Tingkat Kemiskinan Nasional, Refleksi 80 Tahun Kemerdekaan Indonesia (1944-2025)
SEGORO NGO - Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam data Maret 2025, Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) Indonesia (berdasarkan laporan OPHI/UNDP 2023) sekitar 0,028, dengan 6,7% penduduk miskin multidimensi, terutama karena deprivasi di bidang gizi, pendidikan, dan sanitasi. Data ini melengkapi pengukuran kemiskinan moneter BPS dengan mempertimbangkan aspek non-pendapatan seperti akses air bersih dan pendidikan. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk Maret 2025, tingkat kemiskinan di Indonesia adalah sebagai berikut:
Tingkat Kemiskinan Nasional
8,47% dari total populasi, setara dengan 23,85 juta orang. Ini menunjukkan penurunan dari 8,57% (24,06 juta orang) pada September 2024 dan 9,03% (25,22 juta orang) pada Maret 2024. Angka ini merupakan yang terendah dalam dua dekade.
Kemiskinan Ekstrem
0,85% dari populasi, atau sekitar 2,38 juta orang, turun dari 1,26% (3,56 juta orang) pada Maret 2024.
Perbandingan Perkotaan dan Perdesaan
Perkotaan: 6,73% (naik dari 6,66% pada September 2024).
Perdesaan: 11,03% (turun dari 11,34% pada September 2024).
Garis Kemiskinan
Rp609.160 per kapita per bulan pada Maret 2025, naik 2,34% dari Rp595.242 pada September 2024. Untuk rumah tangga dengan rata-rata 4,72 anggota, garis kemiskinan adalah sekitar Rp2.875.235 per bulan.
Tingkat Ketimpangan (Gini Ratio) Turun menjadi 0,375 pada Maret 2025 dari 0,381 pada September 2024. Ketimpangan di perkotaan (0,395) lebih tinggi dibandingkan perdesaan (0,299).
Distribusi Spasial
Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi: Papua Pegunungan (30,03%). Provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah: Bali (3,72%).
Faktor Penurunan Kemiskinan
BPS menyebutkan beberapa faktor yang berkontribusi
1. Nilai Tukar Petani (NTP): NTP pada Februari 2025 mencapai 123,45, menunjukkan daya tukar petani meningkat karena harga jual hasil pertanian lebih tinggi dari biaya input.
2. Peningkatan Tenaga Kerja di Sektor Pertanian: Jumlah tenaga kerja di sektor pertanian naik dari 40,72 juta orang (Februari 2024) menjadi 41,6 juta orang (Februari 2025).
3. Program Pemerintah: Program seperti Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, dan Program Keluarga Harapan membantu meningkatkan kesejahteraan.
Catatan tentang Data
- Data diambil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Februari 2025 dengan sampel 345.000 rumah tangga di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
- Perbedaan dengan data Bank Dunia: Bank Dunia melaporkan angka kemiskinan jauh lebih tinggi (60,3% atau 171,8 juta jiwa pada 2024) karena menggunakan garis kemiskinan global ($2,15 PPP/hari), sedangkan BPS menggunakan garis kemiskinan nasional yang disesuaikan dengan harga lokal.
Pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 sebesar 5,12%, didorong oleh konsumsi masyarakat (4,97%) dan ekspor (10,67%). Inflasi tetap rendah di 2,4%.
Sumber Artikel: